Evaluasi Peran Dan Fungsi Kompes ( Komisi Pestisida )

➽ Latar Belakang

Pestisida merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Setiap tahun kebutuhan para pelaku tani terhadap pestisida berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Republik Indonesia terlihat terus meningkat. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: meningkatnya aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat, ketergantungan para pelaku tani terhadap pestisida, sereta meningkatnya kekebalan hama terhadap pestisida. Saat ini, Salah satu masalah terbesar dalam pertanian adalah hama (Sumber: paktanidigital.com ).

Masalah tersebut salah satunya dapat kita amati dari banyaknya pelaku tani yang mengalami gagal panen akibat hama. Seperti yang dialami oleh para petani di Kabupaten Garut beberapa hari yang lalu, berdasarkan berita terkini yang kami dapat dari situs web http://rri.co.id bahwa terdapat ratusan hektare sawah di Kampung Panauwan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul terancam gagal panen. Hal ini dikarenakan adanya serangan hama ulat yang menyerang padi petani beberapa waktu lalu. Dengan adanya gagal panen tersebut, sehingga dapat mempengaruhi perilaku para petani terhadap kebutuhan pestisida dalam upaya mengurangi hama.

Peningkatan penggunaan pestisida yg terjadi akhir-akhir ini memang nir mampu dihindari. Bahkan disalah satu daerah pertanian pada Indonesia dikatakan bahwa penggunaan pestisida di Kabupaten Brebes adalah yg tertinggi se-Asia Tenggara. Penggunaan pestisida ini terutama dalam tanaman bawang merah. Hal tersebut diungkapkan pribadi sang Dinas Pertanian setempat lewat keterangannya yg dipublikasi lewat situs pemberitaan nasional dtk.Com yg dipublikasi pada 22 Agustus 2017.

Disamping dapat memberikan manfaat, pestisida juga dapat memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya bagi manusia serta lingkungan. Terlebih ketika penggunaan pestisida tersebut tidak dilakukan secara baik dan benar. Menurut Direktur Pupuk dan Pestisida pada Kata Pengantar buku Pestisida Terdaftar dan Diizinkan Untuk Pertanian dan Kehutanan yang diterbitkan oleh Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada maret 2016 bahwa penggunaan pestisida yang bijaksana adalah penggunaan pestisida yang tepat jenis, dosis, sasaran, cara waktu aplikasi, dan harus menggunakan pestisida yang telah terdaftar dan memiliki izin Menteri Pertanian. Dalam buku tersebut, dikatakan pula bahwa poengelolaan pestisida harus mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atasa Peredaran Penggunaan dan Penyimpanan  Pestisida. Serta Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Pementan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida.

Pertarunga pestisida dilapangan tidak hanya sebatas beredarnya pestisida ilegal/tidak terdaftar, tetapi jua ditemukan jua beredarnya pestisida palsu, tidak sinkron mutu, repacking, dan habis masa berlaku izinnya.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan beberapa upaya demi mencegah pelanggaran-pelanggaran yang kerap diterjadi tersebut. Beberapa upaya yang dimaksud tertuang dalam bagian pendahuluan buku Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan dan pmenyiapkan petugas pengawas baik ditingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) pupuk dan pestisida di tingkat pusat dan provinsi seluruh Indonesia.

Disamping itu pula telah dibetuk wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida berupa Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida(KPPP) provinsi dan kabupaten/kota yg berfungsi melakukan koordinasi supervisi antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Sebagai acuan pengawasan jua, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian menerbitkan menerbitkan Buku Pedoman Pengawasan Pupuk & Pestisida. Yang dimana kitab panduan tadi memuat pengertian, ruang lingkup supervisi, persyaratan dan tata cara penunjukan & pemberhentian petugas pengawas, tugas & wewenang pengawas, dan tindak lanjut output supervisi.

Akan tetapi setelah adanya beberapa kebijakan tersebut serta peraturan yang diberlakukan tersebut, penggunaan pestisida masih saja tidak terkendali. Terlebih dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh para produsen, distributor, kios, serta petani sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada yang bisa kita amati dengan mudah, ada pula yang hampir tidak terdeteksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami memandang bahwa perlu diadakannya Evaluasi Peran dan Fungsi Komisi Pestisida secara mendalam.

 Komisi Pestisida

? Tujuan

Seperti yg kita ketahui beserta bahwa dengan adanya buku Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida ini, sedikit banyaknya dibutuhkan dapat membantu masyarakat generik baik itu petani, pelajar/mahasiswa yang tertarik memeriksa problem pestisida, akademisi, pemerhati pestisida, instansi-instansi lainnya, serta para pengawas ini sendiri pada menilik beberapa anggaran serta kebijakan yg diberlakukan terhadap penggunaan pestisida. Walaupun masih banyak berita yang tidak tertera dalam kitab tadi yg berdasarkan pandangan kami bahwa perlu diikutkan juga, seperti anggota KPPP waktu ini & lain sebagainya.

Pembentukan beberapa komite pengawas ini sendiri kami pandang memang sangat perlu dilakukan, menggunakan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya menggunakan makin meningkatnya data penggunaan pestisida dari tahun ke tahun, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sang oknum tertentu pada penggunaan pestisida, serta dicermati berdasarkan segi dampak yang didapatkan dampak penggunaan pestisida.

Dengan beberapa alasan tertentu, kami pula berupaya untuk mempelajari hasil yang didapat setelah adanya beberapa kebijakan mengenai penggunaan pestisida ini. Dari segi keberhasilan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disalah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang yang kami dapatkan dari Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomor 2 diterbitkan pada Agustus 2016 dengan judul KINERJA KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA(KP3) DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK DAN PESTISIDA DI KABUPATEN PINRANG mengatakan bahwa kinerja Komisi Pengawas Pupu dan Pestisida(KPPP) Kabupaten Pinrang sudah baik dan berkualitas.

Akan namun dibeberapa wilayah lainnya, kami memandang bahwa perlu diadakannya penilaian secara mendalam terhadap kinerja KPPP tadi khususnya pada bidang supervisi pestisida. Alasan kami mengemukakan pendapat seperti demikian adalah diantaranya makin meningkatnya jumlah pestisida yang terdaftar pada Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun, kurang terealisasinya peran supervisi sang KPPP, terlihat masih terbatasnya wewenang yg dapat dilakukan oleh KPPP, terbatasnya instansi pendukung yang dipengaruhi dalam menciptakan KPPP, serta tidak terlihatnya kiprah KPPP dalam pengedukasian eksklusif ke para pelaku tani terhadap penggunaan pestisida.

? Kerangka Teori

Kerangka Teori KOMPRES

? Langkah - Langkah

  • Langkah-langkah yang telah dilakukan

Dengan aneka macam macam dilema yg terdapat tersebut, Komisi pestisida tentunya selalu berupaya semaksimal mungkin buat melakukan hal-hal yg terbaik demi menaruh pencapaian sinkron menggunakan yg diharapkan bersama sang seluruh pihak. Terlihat menurut beberapa prestasi yang telah dilakukan sang Komisi Pestisida, antara lain menggunakan menaruh rekomendasi pada Kementerian Pertanian perihal kebijakan-kebijakan terbaru tentang penggunaan pestisida dalam beberapa tahun terakhir ini, terungkapnya beberapa kasus pemalsuan pestisida yang berhasil diungkap pada beberapa wilayah pada Indonesia seperti Jawa Tengah, makin ketatnya kebijakan penerbitan biar pestisida baru waktu ini, & lain sebagainya

  • Usulan langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan

Dengan melihat beberapa keberhasilan diatas, tentunya masih belum terlepas juga menurut masih adanya beberapa kekurangan yang terdapat pada Komisi Pestisida. Dan kami memandang perlu adanya evaluasi yang lebih lagi terhadap kiprah dan fungsi Komisi Pestisida. Dari pandangan tersebut, maka kami mencoba mengusulkan beberapa hal terkait peran dan fungsi Komisi Pestisida menggunakan harapan bisa lebih memaksimalkan lagi hasil yg akan dicapai. Berikut beberapa usulan yg dimaksud:

  1. Terkait dengan persoalan makin meningkatnya jumlah pestisida yang terdaftar pada Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun. Kami memandang bahwa perlu adanya pertimbangan kembali untuk terus menerima pendaftaran izin pestisida baru. Dengan alasan bahwa jumlah pestisida baru yang didaftarkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kami juga mengamati bahwa beberapa pestisida baru ini juga terkadang memiliki kegunaan yang sama dengan pestisida yang telah terdaftar sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah produsennya, formulasi yang digunakan, serta dosis formulasi yang terkandung didalamnya.
  2. Sejauh ini kami berasumsi bahwa peran pengawasan oleh KPPP khususnya terhadap penggunaan pestisida masih kurang maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap pestisida yang ditemui dilapangan.
  3. Kami juga mengamati bahwa masih terbatasnya wewenang yang dapat dilakukan oleh KPPP. Hal tersebut kami amati dari beberapa kebijakan yang mengatur mengenai peran, fungsi, serta tanggungjawab yang berlaku terhadap Komisi Pestisida ini. Sejauh yang kami amati, KPPP sampai pada saat ini hanya memiliki fungsi pengawasan, dan tidak memiliki fungsi penindakan. Oleh karena makin maraknya pelanggaran terhadap penggunaan pestisida yang kami amati sejauh ini, maka kami merasa bahwa perlu dipertimbangkan untuk menambahkan fungsi penindakan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
  4. Pandangan kami selanjutnya adalah masih terbatasnya instansi pendukung yang ditentukan dalam membentuk KPPP. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengawas pupuk dan pestisida, bahwa ASN yang dapat mendaftar sebagai Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida hanya diperbolehkan dari beberapa instansi yang telah ditentukan pada pedoman tersebut seperti instansi yang menangani fungsi pertanian, perindustrian, perdagangan, kesehatan, pengawas obat dan makanan, tenaga kerja dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, atau lingkungan hidup. Pada point usulan sebelumnya (2), kami telah mengusulakn bahwa perlu diberikan fungsi penindakan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Oleh karenanya, pada usulan kali ini juga kami memandang bahwa perlu ditambahkan beberapa instansi lain yang belum termasuk dalam instansi yang telah ditentukan pada pedoman pengawas pupuk dan pestisida tersebut. Instansi yang kami maksud adalah intansi yang bisa melakukan penindakan langsung terhadap para pelaku pelanggaran, seperti instansi kepolisian, serta instansi lain yang memiliki peran serta fungsi pada ranah penindakan masalah hukum.
  5. Kami juga mengamati bahwa sejauh ini terlihat masih kurangnya peran KPPP dalam pengedukasian langsung ke para pelaku tani terhadap penggunaan pestisida. Hal tersebut kami nilai dari pengamatan kami terhadap masih maraknya para petani yang melakukan aktivitas pengoplosan pestisida yang tidak sesuai dengan kaidah ketentuan yang berlaku. Karenanya, kami merasa bahwa perlu adanya peran yang lebih giat lagi dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam hal mengedukasi petani mengenai penggunaan pupuk dan pestisida yang sebenarnya. Fungsi edukasi juga dapat dilakukan dengan melakukan perpanjangan tangan terhadap para ASN yang walaupun tidak tergabung pada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, tetapi aktif bertemu langsung dengan para petani seperti para penyuluh pertanian yang tidak tergabung dalam KPPP, dan lain sebagainya.

Bagian I Bagian III

No comments