Masih Agungkah Mahkamah Agung? || Hajairin, SH ( Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang )

Hajairin, SH
Dinamika kenegaraan saat ini merupakan ketidakmampuan kita dalam menerapkan hukum yang berkeadilan dalam Negara Republik Indonesia, salah satunya Mahkamah Agung (MA) yang mestinya sebagai lembaga dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia, dan menciptakan peradilan yang berkeadilan haruslah menfokuskan pada pembanguan hukum. Sebab dasar pemikiran pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya sistem prinsip “Pemisahan kekuasaan, sebagai akibat perubahan tersebut.

Maka dari itu Mahkamah Agung (MA) di bentuk agar sahih-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaran kehidupan kenegaraan sesuai menggunakan prinsip-prinsip Negara Hukum Modern kini ini, merupakan hukumlah yg sebagai faktor penentu bagi holistik dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara.

Sementara legalisasi forum Mahkamah Agung berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 1 ?Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana di maksud pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Selain itu lebih lanjut Pasal 31 Ayat (dua) Menyebutkan bahwa ?Mahkamah Agung menyatakan nir absah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturanper undang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya nir memenuhi ketentuan yg berlaku?.

Logo Resmi Mahkamah Agung

asal wikipedia

Mahkamah Agung (MA) menjadi keliru satu lembaga tinggi Negara harusnya berhati-hati dalam mengambil keputusan, Pasalnya apapun keputusan Mahkamah Agung itu akan berpengaruh pada pembagunan hukum Nasional, tetapi hari ini justru kegaduhan lahir atas dasar mafia aturan yg dilakukan sang Mahkamah Agung (MA) itu sendiri. Salah satunya adalah duduk perkara setelah keluarkanya putusan Nomor 20P/HUM/2017, pada putusan tersebut majelis menyatakan DPD RI satu rumpun dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR, Oleh karena itu, masa jabatan pimpinan DPD ditetapkan sama menggunakan masa jabatan pimpinan forum tinggi lainnya.

Baca juga artikel " Roh Allah + Lempung Busuk = Manusia "

Tentunya dalam hal ini membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Tata Tertib DPD soal masa Jabatan Pimpinan DPD 2,lima tahun. Tetapi pembatalan putusan tadi justru di langgar oleh Mahkamah Agung (MA) itu sendiri, hal ini sebagai kejahatan yg semakin menujukan adanya kebobrokan dalam penegakan aturan, meski demikian Mahkamah Agung (MA) permanen melantik pimpinan DPD RI yg pada ketuai sang Oesman Sapta Odang (OSO) 2017-2019.

Bagi kaum akademisi persoalanya merupakan bukan dalam pengetikanya yang keliru, atau Oesman Sapta Odang (OSO) sudah di lantik menjadi ketua DPD RI 2017-2019, tetapi perhatian akademisnya lebih kepada bagaimana Mahkamah Agung (MA) akan menampakan praktek yg kotor & penuh dengan kebobrokan misalnya yang selalu sanggup terjadi pada dunia aturan, apalagi kita bicara mengenai penegakan aturan dan keadilan. Sebab Mahkamah Agung (MA) harusnya sebagai cerminan bagi lembaga-lembaga penegak aturan lainya.

Dengan syarat kini ini dapatlah disimpulkan ternyata sampai dtk ini Mahkamah Agung (MA) masih belum berhasil mencuci diri dari praktik kotor mafia peradilan yg selama ini terjadi. Sebab dalam indikasi pembatalan & peresmian terhadap Pimpinan DPD RI adalah kompromi politik kekuasaan saat ini, karena semau pihak mengetahui bagaimana kaitanya anatara Oesman Sapta Odang (OSO) menggunakan kekuasaan kini ini. Sehingga yg terjadi merupakan mafiah aturan dan peradilan semakin merajalela pada perkembangan Negara Indonesia di ambang pintu keserakahan dan sekarat, hal ini tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Berangkat menurut banyak sekali kasus kini ini termasuk dilema pembatalan dan pelantikan DPD RI, apakah masih perlu kita anggap Mahkamah Agung (MA) pada menjadi forum yg agung, sebab kredibilitas hakim Mahkamah Agung (MA) patut dipertanyakan oleh semua pihak, sangat disayangkan semua ini berjalan tanpa batas kebenaran dan keadilan selain itu, sebenarnya mafia peradilan yg merambat pada semua lini sistem hukum kita, Dari proses penyelidikan hingga proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, juga proses pemidahaan di forum pemasyarakatan. Bukanlah sifatnya rahasia bagaimana dilema praktik jual-beli kasus di pengadilan, mestinya mahkamah agung wajib memperbaiki gambaran buruk yang selama ini terjadi di global peradilan, lantaran sebagai benteng terakhir proses hukum.

Gedung Mahkama Agung RI

Sumber wikipedia Mahkamah Agung (MA) merupakan galat satu lembaga yg paling bertanggungjawab menggunakan terus maraknya praktik mafia peradilan, mafia peradilan merupakan bulat setan yg melibatkan semua aparat penegak aturan hakim, jaksa, polisi, pengacara, panitera, & pegawai peradilan bahkan para pakar berdasarkan perguruan tinggi yg pendapatnya sinkron pendapatan. Namun, andai kata para hakim nir bisa dibeli, maka praktik mafia peradilan nir akan pernah tumbuh fertile apalagi mempolitisasi putusan pengadilan dalam Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung (MA) justru membangun keburukan baru pada tubuh Mahkamah Agung melalui pelantikan pimpinan DPD RI 2017-2019 yang Draf tatibnya di batalkan sang Mahkamah Agung itu sendiri.

Selain itu dengan kondisi yang di perlihatkan oleh mahkamah agung sekarang ini yang sangat memprihatinkan, mestinya Komisi Yudisial (KY) harus lebih tegas pada mengusut dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Draf Pimpinan DPD yg hanya 2,5 tahun, & melantiknya kembali dengan alasan ada kesalahan pada pengetikan putusan. Sangat lucu Negara ini, Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengakui kekeliruan pada hal penulisan putusan uji materi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Poin yang galat itu tertulis, "Memerintahkan pada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah buat mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib."

Dengan demikian penulis mengaggap bahwa persoalan ini bukanlah persoalan yang bisa dipermainkan begitu saja oleh Mahkamah Agung, hukum dan keadilan sudah tidak lagi menjadi pilar utama dalam menjemput demokrasi yang di harapkan oleh banyak pihak selama ini, menarik untuk kita renungi dengan mengikuti secara seksama akan menjadi apa Negara ini ketika hukum dan keadilan di permainkan, atau masihkah kita menganggap Mahkamah Agung (MA) sebagai lemabaga yang masih mempunyai moral dan integritas* .

Semoga Bermanfaat Untuk Semua " Blog kami"

No comments