Menimbang Pembentukkan Provinsi Pulau Sumbawa || Ilyas, M.M.Pd "(Dosen STKIP YAPIS Dompu)"

Setelah lama tenggelam wacana pembentukkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kini mencuat lagi. Keinginan untuk berpisah dari Provinsi NTB itu muncul bersamaan dengan musim pemekaran era reformasi yang ditandai dengan pembentukkan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KPPPS) pada 2001. Sekadar informasi bagi yang luar NTB bahwa secara geografis Provinsi ini terdiri atas pulau yakni Lombok dan Sumbawa.

Ilyas, M.M.Pd

Pulau Lombok yg berada pada bagian barat Provinsi terdiri atas lima kabupaten/kota yakni

  1. Kota Mataram
  2. Kabupaten Lombok Barat
  3. Lombok Tengah
  4. Lombok Timur
  5. Kabupaten Lombok Utara
Pulau Sumbawa di bagian timur mencakup

  1. Kabupaten Sumbawa,
  2. Kabupaten Sumbawa Barat
  3. Kabupaten Dompu
  4. Kabupaten Bima
  5. Kabupaten Kota Bima
Terdapat 3 etnis sekaligus 3 bahasa daerah di NTB yakni

  • etnis Sasak (bahasa Lombok)
  • Samawa (Sumbawa)
  • Mbojo (Bima Dompu)
Peta P. Sumbawa

Dalam Sidang Paripurna DPR beberapa saat kemudian nama PPS sebenarnya termasuk yang menerima prioritas buat dimekarkan, tetapi entah kenapa ia tiba-datang ?Hilang? Pada dtk-dtk terakhir. Saya nir memahami bagaimana permasalahan politik yang terjadi di Senayan sebagai akibatnya pembentukan PPS ini bisa kandas. Yang niscaya, lantaran pembentukan wilayah otonom itu merupakan keputusan politik maka kegagalan itu mengindikasikan adanya ?The something wrong? Dalam perundingan , konsesi dan lobi-lobi politik pada legislatif maupun eksekutif. Kegagalan tersebut kentara akan mengakibatkan kekecewaan terutama pada pihak yang menghendaki pemisahan daerah itu.

Menjelang Festival Pesona Tambora (FPT) pada 11 April 2017 kemarin, di media sosial sejumlah kalangan muda Pulau Sumbawa juga ramai memunculkan kembali wacana pembentukan PPS itu. Beberapa perwakilan kaum muda dari lima kabupaten/kota tersebut malah hendak melakukan aksi ‘demo’ untuk menagih janji pemerintah Pusat terkait PPS tersebut. Saya tidak tahu apakah aksi tersebut benar-benar dilakukan atau tidak. Tetapi saya melihat gaung wacana PPS sekarang tidak terlalu besar dibandingkan waktu ada KPPPS dulu. Tetapi benarkah PPS itu benar-benar diperlukan? Ada beberapa catatan yang menurut saya penting untuk dicermati.

Pertama, wacana pemekaran daerah kerapkali lebih mencerminkan aspirasi para elite ketimbang pemerataan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu terlihat berdasarkan capaian juga kemajuan pasca swatantra itu. Beberapa wilayah malah mengalami kemunduran selesainya pemekaran. Contohnya Provinsi Banten. Kendati sudah 10 tahun berpisah dari Jawa Barat, namun nomor kemiskinan pada Banten malah semakin naik dari. Menurut BPS Provinsi Banten, jika pada Maret 2012 tingkat kemiskinan mencapai 652.766 jiwa maka Maret 2013 naik sebagai 656.243 jiwa berdasarkan total 11,dua juta penduduknya (Kompas, 25 Oktober 2013). Distorsi otda semacam ini juga terjadi di wilayah lain misalnya Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Seperti dilansir Kompas (27 Mei 2010), rekor kabupaten baru ini mungkin sulit ditandingi daerah lain lantaran baru 10 tahun semenjak dimekarkan dari Kabupaten Flores Timur semenjak 1999 telah mempunyai tiga tempat kerja bupati. Tidak kurang menurut 30,7 miliar anggaran yg dihabiskan untuk membangun tiga kantor bupati pada tengah 30 persen warga miskin berdasarkan 116.544 penduduk Lembata. Pemborosan ini jua dilakukan pada tengah keterpurukan pendidikan dimana hampir 87 persen siswa Sekolah Menengah Atas di Lembata nir lulus ujian nasional tahun 2010.

Kedua, perihal pemekaran terkesan dipaksakan tanpa dukungan aneka macam sumberdaya (manusia, alam, keuangan) yang memadai. Akibatnya, seperti ditunjukkan sang hasil evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri beberapa tahun kemudian, dari hampir 60 kabupaten/kota hanya 3 wilayah saja yg menerima skor yang memadai dalam hal kemampuan melaksanakan otda baik dari aspek kemampuan SDM, pengelolaan keuangan dan kemampuan birokrasi. Padahal menurut output penelitian FISIP UGM-Depdagri menyimpulkan bahwa ada enam variabel yg bisa dijadikan indikator kemampuan daerah pada aplikasi swatantra daerah yaitu kemampuan keuangan, aparatur, partisipasi warga , ekonomi daerah, demografi, organisasi, & administrasi (Ekosiswoyo dalam Supriyoko dkk, 2003: 31). Ini belum lagi alokasi aturan yg relatif besar yg wajib disiapkan buat keperluan Pilkada atau Pemilu yang sering poly menyedot tenaga politik juga ekonomi bangsa ini.

KP3S

Sumber : kabarindonesianews

Menurut catatan Kompas (28 Juni 2013) semenjak diselenggarakan pertama kali pada Juli 2005, tak kurang berdasarkan 1.027 Pilkada (bupati/walikota/gubernur) pada Indonesia. Pada 2012 masih ada 73 Pilkada terdiri atas enam pemilihan gubernur & 67 pemilihan bupati dan walikota. Ini berarti sepanjang 2012 homogen-rata berlangsung Pilkada setiap lima hari sekali. Bahkan dalam 2013 intensitas Pilkada lebih tinggi lagi, setiap dua hari diselenggarakan hajatan demokrasi lokal. Sebanyak 14 provinsi dan 135 kabupaten/kota menggelar Pilkada. Pesta demokrasi lokal ini pun kerap diwarnai perseteruan yang disertai kekerasan. Periode 2 tahun pertama penyelenggaraan Pilkada (2005-2007), setidaknya 98 daerah menurut 323 daerah yg menyelenggarakan Pilkada dirundung masalah. Tak kurang menurut penyelenggaraan 21 Pilkada berakhir bentrokan & kerusuhan. Kerusuhan yg menonjol selama Pilkada 2013 adalah terjadi pada Kota Palopo, Sulawesi Selatan & Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Di sisi lain, pelaksanaan pesta demokrasi (Pilpres, Pileg, Pilkada) yg terlalu padat tersebut sudah menyedot aturan yang tidak sedikit. Sebagai citra buat keperluan Pemilu 2009 KPU mengajukan aturan Rp 8,2 triliun dan 14,1 triliunan buat keperluan tahun 2009. Sedangkan buat Pemilu 2014 KPU mengajukan anggaran Rp 8 triliun, lebih rendah 200 miliar berdasarkan pengajuan 2009. Itu baru biaya penyelenggaraan Pemilu yg diambil menurut APBN, sedangkan porto kandidat yakni porto yg dimuntahkan tiap calon bervariasi mulai berdasarkan ratusan juta rupiah hingga mencapai Rp 20 miliar (Kompas, 28 Juni 2013).

Meski terdapat sedikit wilayah yg memperlihatkan capaian yang mengesankan, tetapi penerapan otda yang tidak baik terlihat hasil pantauan Tim Kerja Pusat Implementasi Otonomi Daerah yang menemukan beberapa konflik pelaksanaan otonomi wilayah yaitu

  1. didapatkannya beberapa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang tidak sejalan dengan kepentingan umum atau dan peraturan perundang-undangan seperti persepsi yang kurang tepat tentang kewenangan.
  2. pembentukan lembaga daerah yang tidak proporsional dengan kegiatan dan kewenangannya.
  3. penempatan personil yang menjurus kedaerahisme dan tidak berdasarkan profesionalisme.
  4. tidak tercerminnya prioritas pembangunan pendidikan/SDM dalam alokasi.
  5. timbulnya kerancuan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
  6. belum lengkapnya fasilitas dari pemerintah pusat sesuai UU otonomi daerah (Abubakar dalam Hamid&Malian, 2005: 234).

Khusus yang berkaitan dengan peraturan daerah, pada 2011 sekitar 4.000 Perda yang terpaksa dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, hak asasi manusia, diskriminatif serta merugikan daerah itu sendiri. Padahal dana yang dihabiskan untuk pembuatan Perda tersebut mencapai 1,2 triliun karena rata-rata tiap Perda membutuhkan anggaran antara 100 juta-300 juta rupiah (Kompas, 25 Juli 2011). Banyaknya Perda yang dibatalkan tersebut juga menggambarkan lemahnya kualitas sumberdaya manusia di daerah dalam proses pembuatan Perda.

Praktik demokrasi lokal yang distortif seperti di atas juga seringkali melahirkan ‘kegaduhan’ yang kontraproduktif di daerah. Di luar itu, jika mengikuti tren di dunia bisnis global, mendorong lahirnya daerah otonom baru sebanyak-banyaknya tidak selamanya menguntungkan. Sebaliknya beberapa raksasa bisnis justru melakukan merger sehingga lebih mampu menghadapi tantangan masa depan. Ibarat dalam dunia persilatan, jika berbagai energi positif dari beberapa pendekar itu bersatu maka akan melahirkan kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi serangan musuh. Lihatlah Bank Mandiri, yang semula merupakan hasil penggabungan sejumlah bank plat merah, kini kian tumbuh sehat dan berkembang dan menjadi salah satu bank nasional papan atas. Demikian juga sejumlah perusahan telekomunikasi dunia misalnya Smart-Fren atau Sonny-Ericson yang lebih memilih merger untuk menghadapi kompetitor.

Terus terang saya belum membaca studi kelayakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ( PPS). Namun jika wacana pemekaran wilayah semacam itu hanya untuk membangkitkan sentimen etnis atau mengandalkan belas kasihan pemerintah Pusat seperti yang terjadi selama ini maka wacana itu sebaiknya dipertimbangkan kembali. Sebab hal itu akan membebani pemerintah Pusat. Wacana pemekaran seharusnya bersandar pada kemampuan, sumberdaya dan kemandirian yang dimiliki daerah; bukan bergantung pada kedermawanan pemerintah Pusat, apalagi dijadikan komoditas politik menjelang Pilgub 2018.

Semoga bermanfaat untuk semua " Blog kami "

No comments